Home > Services > BUMN Research Center > Regulasi

---

INSTRUKSi MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA , NOMOR: KEP-109 /MBU/2002, TENTANG SINERGI ANTAR BADAN USAHA MILIK NEGARA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 9 TAHUN 2005, TENTANG PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN /ATAU KOMISARIS / DEWAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 7 TAHUN 2002, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2001 TENTANG TIM KEBIJAKAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN, KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, NOMOR : KEP- 236/MBU/2011, TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH SELAKU PEMEGANG SAHAM/RUPS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS SERTA PEMILIK MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEPADA DLREKSI, DEWAN KOMISARIS/DEWAN PENGAWAS DAN PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN, PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, NOMOR : PER  01 /MBU/2011, TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN, PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, NOMOR : PER   02/MBU/201.1, TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN, PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA, NOMOR : PER - 03/MBU/2011, TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

SALINAN, PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : PER- 08 IMBU/2010, TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-O4/MBU/2009 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARAP ENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 41 TAHUN 2003, TENTANG PELIMPAHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 43 TAHUN 2005, TENTANG PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,DAN PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 44 TAHUN 2005, TENTANG TATA CARA PENYERTAAN DAN PENATAUSAHAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PERSEROAN TERBATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 45 TAHUN 2005, TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 64 TAHUN 2001, TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) KEPADA MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 19 TAHUN 2003, TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA