JURNAL MANAJEMEN USAHAWAN EDISI JULI - SEPTEMBER 2013

JURNAL MANAJEMEN USAHAWAN EDISI JULI - SEPTEMBER 2013

Pengaruh Message Framing dan Endorser pada Sikap Konsumen terhadap Bank Syariah

Badri Munir Sukoco
Melinda Ratna Puspa Ayu

ABSTRACT

Even though Indonesian people are mostly Moslem, but their proportion who use sharia banking services and also share of wallet remains small compare to conventional ones. We argue that the condition due to less effective advertisement to increase consumers’ attitude toward the ad and brand of sharia banks. We focused on two variables, message framing and endorser, to guide marketers how to design an effective ads This study used an experimental method participated by 240 S1 students in one of the departments at a famous universities in Surabaya, East Java. In this study, researchers used a fictitious endorser and banks, namely Al-Baraka. The message was packaged with a religious message positive and negative framing. Each message delivered by the endorser, whether expert or celebrity. Expert endorser was visualized as a bearded man and dressed as chaplain. While the celebrity endorser visualized by a handsome man faced Arab, wearing ‘koko’. The endorser’s appearance was made to look as Islamic. The message framing and the endorser combined into four different ads. The results indicate that positive framing is more effective to deliver the message than negative framing. That is, positively framed ad persuasion is more effective. Celebrity endorser indicates its superiority than expert endorser to enhance participants’ attitude toward the brand. Expert has the appeal solely on its domain expertise, so that the expected positive impacts have a limited effect. Interestingly, the combination of positive framing and celebrity endorser reach the highest impact on participants’ attitudes compare to other combinations. Celebrity endorser, which delivers a negative message, will make consumer attitudes fell drastically. Managerial and academic implications are further presented in this article.

KEYWORDS: Message framing, endorser, attitudes, and sharia banking.

ABSTRAK

Walaupun masyarakat Indonesia yang sebagian besar Muslim, tetapi proporsi mereka yang menggunakan layanan perbankan syariah dan juga pangsa pasarnya tetap kecil dibandingkan dengan yang konvensional. Kami berpendapat bahwa kondisi terjadi karena kurang efektifnya iklan untuk meningkatkan sikap konsumen terhadap iklan dan brand bank syariah. Kami fokus pada dua variabel, pembingkaian pesan dan endorser, untuk mengarahkan para pemasar bagaimana merancang suatu iklan yang efektif. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen yang diikuti oleh 240 mahasiswa S1 pada salah satu departemen di perguruan tinggi ternama di Surabaya, Jawa Timur. Peneliti menggunakan endorser dan bank fiktif, yakni Al-Baraka. Pesan dikemas secara agamis dengan framing positif dan negatif. Masing-masing pesan disampaikan oleh endorser, baik expert maupun selebriti. Endorser expert divisualisasikan sebagai pria berjenggot dan berpakaian layaknya ustadz. Sedangkan endorser selebriti divisualisasikan oleh seorang laki-laki ganteng berwajah Arab, mengenakan baju koko. Penampilan kedua endorser ini dibuat demikian supaya terlihat Islami. Kedua message framing dan kedua endorser tersebut dikombinasikan kedalam empat iklan yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembingkaian pesan positif lebih efektif untuk menyampaikan pesan dibandingkan pembingkaian pesan negatif. Artinya, persuasi iklan yang dibingkai positif lebih efektif. Penggunaan selebriti sebagai endorser menunjukkan lebih unggul dalam meningkatkan sikap peserta terhadap merek ketimbang penggunaan endorser dari kalangan ahli. Expert hanya memiliki daya tarik hanya pada keahlian yang dimilikinya sehingga dampak positif yang diharapkan memiliki efek yang terbatas. Menariknya, kombinasi framing positif dan celebrity endorser mencapai dampak terbesar terhadap sikap peserta dibandingkan dengan kombinasi lainnya. Endorser selebriti yang menyampaikan pesan yang negatif menjadikan sikap konsumen turun drastis. Implikasi manajerial dan akademik selanjutnya disajikan dalam artikel ini.

KATA KUNCI: Pembingkaian pesan, endorser, sikap, dan bank syariah.


Short Term and Long Term Performance of IPOs: Comparison Between CARs and BHARs

Anggraeni Putri Manikam
Tatang Ary Gumanti
Isti Fadah

ABSTRAK

Para investor umumnya mengharapkan keuntungan yang setinggi-tingginya dari modal yang diinvestasikan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Namun, ada teori yang mengungkapkan adanya perbedaan antara apa yang diharapkan investor dengan kondisi riil yang terjadi di pasar modal. Sejumlah studi mengungkapkan perbedaan hasil kinerja pengembalian jangka panjang perusahaan yang sudah go public dengan menggunakan metode yang berbeda. Ada 2 metode yang digunakan untuk mengukur kinerja pengembalian jangka panjang perusahaan, yaitu Cumulative Abnormal Returns (CARs) dan Buy-and-Hold Abnormal returns (BHARs). Penelitian ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah menganalisis kinerja pengembalian jangka panjang perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia. Tujuan kedua adalah mengkaji apakah terdapat perbedaan hasil kinerja pengembalian jangka panjang setelah IPO dengan menggunakan dua metode yang berbeda, yaitu CARs dan BHARs di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilakukan terhadap 53 perusahaan yang melakukan IPO antara tahun 2005 dan 2009. Penelitian ini menggunakan uji t untuk uji beda rata-rata yang dikombinasikan dengan uji Wilcoxon untuk uji beda median. Sampel dipisahkan ke dalam tiga kelompok berdasarkan ukuran perusahaan (firm size) dan book to market ratio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPO mengalami kinerja kurang baik (underperform) dalam periode jangka panjang. Temuan ini menegaskan hasil yang dilaporkan dalam studi sebelumnya. Kelompok ukuran perusahaan dan book to market ratio berbasis CARs dan BHARs memiliki pola hasil yang sama. Perbandingan menggunakan CARs dan pengukuran BHARs mengungkapkan bahwa mean dan median CARs sebagian besar lebih tinggi dari BHARs. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa CARs lebih tinggi daripada BHARs dalam mengukur kinerja jangka panjang perusahaan yang melakukan IPO.

KATA KUNCI : Penawaran saham perdana, kinerja pengembalian jangka panjang, CAR, BHARs.

ABSTRAK

Investors generally expect the highest profits from invested capital, both short term and long term. However, there is a theory that reveals a difference (mismatch) between what investors expect the real conditions in the capital market. A number of studies have revealed differences in long-term return performance results after initial public offering (IPO) using two different methods by using different methods. There are two methods used to measure the performance of the company’s long-term returns, the Cumulative Abnormal Returns (CARs) and Buy-and-Hold Abnormal returns (BHARs). The purpose of this study is twofold. Firstly, it examines the long run performance of stock return of firms making Initial Public offering (IPOs) in Indonesian Stock Exchange. Secondly, it examines whether there is difference of long-term return performance results after initial public offering (IPO) using two different methods, CARs and BHARs. A sample of 53 firms making IPO between 2005 and 2009 is examined. The study uses t-test for mean and Wilcoxon test for median to test for the hypothesis. Sample is separated arbitrarily into three groups based on firm size and book to market ratio. The results of the study show that IPOs are underperform over the long-run period. This finding affirms results reported in the previous studies. Firm size and B/M ratio groups of CARs and BHARs have similar results pattern. Comparison using CARs and BHARs measurement reveals that the mean and median of CARs is mostly higher than BHARs. The study comes to a conclusion that CARs are on average higher than BHARs in measuring the long-run performance of firm making IPO.

KEYWORDS : IPO, long-term return performance, CARs, BHARs.

 
Berbagai Variabel yang Mempengaruhi Kesiapan untuk Bekerja Para Pencari Kerja

Agus Prianto

ABSTRACT

One of the main problems that hinder the performance improvement in Indonesia’s economy is unemployment. High unemployment in Indonesia is not only because of limited job opportunities, but also influenced by the level of preparedness for the job seekers. To improve the work readiness, then the job seeker should understand the demands proficiency expected by job providers. This research was conducted on job providers and job seekers in East Java. This study found that the provider expects job seekers have at least 5 working skills, namely: 1) have a strong work motivation, (2) mature personality, (3) have the social maturity, (4) have a positive work attitude, and (5) skilled in working. This study also proves that the work readiness of job seekers is determined by its knowledge that is manifested by the mastery of ICT, computer applications, the ability to read, and the level of understanding of the field of work; and practical skills that are manifested by the work motivation, maturity, ability to interact, attitude work, problem-solving skills, and attitudes of responsibility. Level of education and work experience are the two variables that affect the readiness to work. Results of this study found that a gap-degree views of the work readiness dimensions of knowledge and mastery of practical skills of job seekers. In the mastery of the knowledge dimension, job seekers in the category of very prepared to work towards. But in the practical skills dimension job seekers in the category tend to be ready to work. This suggests that the knowledge gained job seekers from formal education is not fully aligned with the demands of the workplace. Job seekers are expected to expand work experience before entering the workforce. To minimize unprepared to enter the workforce of the graduates, curriculum and learning activities in schools need to be aligned with the demands of the workplace.

KEY WORDS: Work readiness, job skills, job seekers, job providers.

ABSTRAK

Salah satu masalah utama yang menghambat peningkatan kinerja perekonomian Indonesia adalah pengangguran. Tingginya angka pengangguran di Indonesia tidak hanya karena terbatasnya kesempatan kerja, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesiapan untuk pekerjaan pencari kerja. Untuk meningkatkan kesiapan kerja, maka pencari kerja harus memahami tuntutan kemampuan yang diharapkan oleh penyedia pekerjaan. Penelitian ini dilakukan terhadap penyedia pekerjaan dan pencari kerja di Jawa Timur. Studi ini menemukan bahwa penyedia mengharapkan pencari kerja memiliki setidaknya 5 keterampilan kerja, yaitu: 1) memiliki motivasi kerja yang kuat, (2) kepribadian yang matang, (3) memiliki kematangan sosial, (4) memiliki sikap kerja yang positif, dan (5) terampil dalam bekerja. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kesiapan kerja pencari kerja ditentukan oleh pengetahuan yang dimanifestasikan oleh penguasaan TIK, aplikasi komputer, kemampuan membaca, dan tingkat pemahaman bidang pekerjaan, serta keterampilan praktis yang dimanifestasikan dengan motivasi kerja, kedewasaan, kemampuan untuk berinteraksi, sikap kerja, kemampuan memecahkan masalah, dan sikap tanggung jawab. Tingkat pendidikan dan pengalaman kerja adalah dua variabel yang mempengaruhi kesiapan untuk bekerja. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tingkat kesenjangan dilihat dari dimensi kesiapan kerja, pengetahuan dan penguasaan keterampilan praktis pencari kerja. Dalam penguasaan dimensi pengetahuan, pencari kerja dalam kategori sangat siap untuk bekerja. Tapi dari dimensi keterampilan praktis, pencari kerja dalam kategori cenderung siap untuk bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang didapat para pencari kerja dari pendidikan formal tidak sepenuhnya selaras dengan tuntutan kerja. Pencari kerja diharapkan untuk memperbanyak pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja. Untuk meminimalkan ketidaksiapan para lulusan pendidikan sebelum memasuki dunia kerja, maka pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran di sekolah harus selaras dengan tuntutan dunia kerja.

KATA KUNCI: Kesiapan kerja, keterampilan kerja, pencari kerja, penyedia pekerjaan.

 
Analisis Perbedaan Persepsi Pelaksana dan Pejabat atas Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai


Firman Akhmadi Handoyo
Mone Stepanus Andrias


ABSTRACT

Some studies reveal that there is a difference in the level of satisfaction of performance appraisal system with regard to the role of a person. This study aims to determine whether the systems , processes , and outcomes of employee performance appraisal is fair and considered satisfactory, and whether there are differences in perception on the matter between staff and managers of the Secretariat General of the Ministry of Finance. This research will examine the influence of organizational justice variables, namely procedural justice and distributive justice, to the perception of appraisal satisfaction. This perception will then see the difference between staff and managers. Research conducted on staff and managers in the Secretariat General of the Ministry of Finance with a sample of 197 people. The samples made with Slovin formula and the data was collected through questionnaires. The results showed that the systems, processes, and outcomes of employee performance appraisal is considered fair enough by employees. Of the three variables in the concept of organizational justice (the system of procedural justice, the process of procedural justice, and distributive justice), only distributive justice that scored ‘fair’, while the other two variables scored ‘fair enough’. The staff ‘quite agree’ with indicators of organizational justice or statements regarding performance appraisal. While managers scored ‘agree’ with indicators or statements of organizational justice regarding performance appraisal. Of the three variables in the concept of organizational justice, no staff index score reached 3.40 or just rated ‘fair’. While managers considered ‘fair’ in each variable. Descriptively and statistically, there are differences in perception between the staff and managers for employee performance appraisal. The results showed that the implementation of performance appraisal is considered as fair and quite satisfactory and there is a difference in perception between staff and managers on performance appraisal.

KEYWORDS : Performance appraisal, organizational justice, perception, disributive justice.

ABSTRAK

Beberapa penelitian mengungkapkan adanya perbedaan tingkat kepuasan terhadap sistem penilaian kinerja yang berkaitan dengan peran seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem, proses, dan hasil dari penilaian kinerja pegawai dianggap adil dan memuaskan oleh para pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan apakah ada perbedaan persepsi mengenai hal tersebut antara pelaksana dan pejabat. Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh variabel organisational justice yaitu procedural justice dan distributive justice berkontribusi terhadap persepsi kepuasan penilaian. Kemudian persepsi ini nantinya akan dilihat perbedaan antara pelaksana dengan pejabat. Penelitian dilakukan terhadap para pejabat dan pelaksana di lingkungan Setjen Kemenkeu dengan sampel sebanyak 197 orang. Penentuan sampel dilakukan dengan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem, proses, dan hasil dari penilaian kinerja pegawai sudah dianggap cukup adil oleh para pegawai. Dari ketiga variabel dalam konsep organizational justice (system prosedural justice, process prosedural justice, dan disributive justice), hanya variabel distributive justice yang mendapatkan penilaian ‘adil’, sedangkan dua variabel lainnya mendapatkan penilaian ‘cukup adil’. Pelaksana ‘cukup setuju’ dengan indikator atau pernyataan mengenai organizational justice penilaian kinerja. Sedangkan pejabat ‘setuju’ dengan indikator atau pernyataan mengenai organizational justice penilaian kinerja. Dari ketiga variabel dalam konsep organizational justice, indeks skor pelaksana tidak ada yang mencapai 3,40 atau hanya dengan penilaian ‘cukup adil’. Sedangkan pejabat menganggap ‘adil’ di setiap variabelnya. Secara deskriptif dan statistik, ada perbedaan persepsi antara pelaksana dan pejabat atas penilaian kinerja pegawai. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian kinerja pegawai sudah dianggap cukup adil dan memuaskan dan terdapat perbedaan persepsi antara pelaksana dan pejabat atas penilaian kinerja pegawai.

KATA KUNCI : Penilian kinerja, keadilan organisasional, persepsi, keadilan distributif.

Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Gregorius N. Masdjojo
Sugino


ABSTRACT

The central government has issued Law No. 32 Year 2004 on Regional Government. This provision authorizes local governments to manage regional development, including rural development. Rural Fund Allocation Program (ADD) is one concrete manifestation of this provision. Provision of assistance intended as a fund ADD stimulant or stimulus funds to finance the village government. ADD program is expected to lead to the participation of NGOs in carrying out activities in the village, both governmental activities and the activities of rural development and empowerment of rural communities. This study examines the influence of the characteristics and capabilities of the implementing agencies, the environment, communications, organizational resources, attitudes of policies implementor’s and the shape of bureaucratic structure to the ADD program implementation. The research was conducted in the villages in the subdistrict of Buaran, Pekalongan regency for the 2010 fiscal year as stated in the Report of the Local Government Publications audited by audited Supreme Audit Agency (BPK). Source of information is the program implementers of ADD in every village in the subdistrict of Buaran, some 126 people. Methods of data collection using questionnaires, designed by one dependent variable consisted of 6 indicators and 6 independent variables consisted of 41 indicators. Researchers found that there are only 2 variables that have a positive and significant relationship in the implementation of Rural Allocation Fund management in Pekalongan in 2010. These variables were communication/relationship between organizations and bureaucratic structure. Other variables, such as the characteristics and capabilities of the implementing organization has negative and insignificant relationship. Variable of environmental conditions affect positive but not significant. Then, variables of organizational resources has positive influence but not significant. While variable of attitude has negative effect but not significant. This study also reveals the importance of community involvement to reduce the work load of government.

KEYWORDS : Rural fund allocation, communication between organization, bureaucratic structure, rural development.

ABSTRAK
Pemerintah pusat telah mengeluarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan daerah, termasuk pembangunan desa. Salah satu wujud nyata dari ketentuan ini adalah lahirnya program Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian bantuan ADD bertujuan sebagai dana stimulan atau dana perangsang untuk membiayai program Pemerintah Desa. Program ADD ini diharapkan dapat memicu adanya partisipasi swadaya masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di desa, baik itu kegiatan pemerintahan maupun kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana, kondisi lingkungan, komunikasi, sumber daya organisasi, sikap pelaksana kebijakan dan bentuk struktur birokrasi terhadap implementasi progam ADD. Penelitian ini dilaksanakan pada desa-desa dalam wilayah Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan untuk tahun anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam Laporan Publikasi Pemerintah Daerah yang sudah diaudit BPK. Sumber informasi adalah perangkat pelaksana ADD pada setiap desa di wilayah Kecamatan Buaran, sejumlah 126 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, dirancang berdasarkan 1 variabel terikat terdiri dari 6 indikator dan 6 variabel bebas terdiri dari 41 indikator. Peneliti menemukan bahwa hanya ada 2 variabel yang memiliki hubungan positif dan signifikan pada implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Pekalongan tahun 2010. Kedua variabel tersebut adalah komunikasi/hubungan antarorganisasi dan variabel struktur birokrasi. Variabel lain, seperti karakteristik dan kapabilitas organisasi pelaksana berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Variabel kondisi lingkungan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Kemudian, variabel sumber daya organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Sementara variabel sikap berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan. Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk mengurangi beban pemerintah.

KATA KUNCI :  Alokasi Dana Desa (AAD), komunikasi antarorganisasi, struktur birokrasi, pembangunan desa.